Rencana pembangunan bandara internasional baru di Buleleng Bali terus bergulir. Dalam diskusi yang bertema "Pembangunan Buleleng", yang digelar di rumah dinas Bupati Buleleng, (Jumat 31/1/2014) dan dihadiri warga Buleleng dari berbagai kalangan dan komunitas, Bupati Buleleng Agus Suradnyana, Wakil Bupati Buleleng, Kepala Bappeda, hingga masyarakat dari luar Kabupaten Buleleng, Ahli infrastruktur asal Bali, Anak Agung Putu Ngurah Wirawan menyatakan, untuk rencana pembangunan bandara baru di Buleleng, Bali bisa mengikuti pola pembangunan bandara internasional di propinsi Jawa Barat yang saat ini sudah memasuki tahap kontruksi.
Pembangunan bandara internasional baru di daerah Kertajati Jawa Barat, kata Ngurah, dilakukan oleh BUMD Jawa Barat bekerjasama dengan pihak PT Angkasa Pura.
"Meski bekerjasama, namun BUMD Jawa Barat memiliki saham yang lebih besar dibanding PT Angkasa Pura, jadi BUMD Jabar nantinya punya kontrol atau kendali terhadap bandara baru di Jabar, karena memang punya saham mayoritas di sana," jelas pria yang sudah 25 tehun bekerja di bidang infrastruktur berat seperti jalan tol dan bandara baik di dalam maupun luar negeri ini.
Pembangunan bandara internasional di Jabar, kata Ngurah, sudah mulai bergulir sejak tahun 2011. Untuk mewujudkan bandara baru di Jawa Barat, BUMD Jabar dipompa dengan modal baik dalam bentuk tunai maupun tanah.
Untuk rencana pembanguan bandara baru di Buleleng Bali, baik Pemerintah Propinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten Buleleng bisa mengikuti langkah-langkah yang ditempuh Pemda Jawa Barat, dimana BUMD Pemda Jabar yang memprakarsai sekaligus memimpin pembangunan bandara.
"Untuk mewujudkan hal ini, terlebih dahulu harus dibentuk BUMD Pemprov Bali maupun BUMD Pemkab Buleleng, untuk membangun bandara dan nantinya ikut serta mengoperasikan bandara, itu aturan hukumnya ada, acuan undang-undangnya kini juga sudah ada,"ujar pria yang juga menjadi calon DPD RI 2014-2019 Provinsi Bali.
Kenapa bandara baru di Buleleng penting diprakarsai oleh BUMD Bali?
Ini, sebut Ngurah, karena Bali punya pengalaman buruk dengan
Bandara Ngurah Rai Bali. Karena Bali tidak punya saham di Ngurah Rai, maka Pemprov Bali tidak punya kendali atas Bandara. Dampaknya banyak pedagang asal Bali yang sebelumnya berjualan di areal bandara, setelah renovasi bandara kemudian tersingkir dari Ngurah Rai karena Pemprov Bali memang tidak punya saham di
Bandara Ngurah Rai.
"Pedagang tersingkir dari
Bandara Ngurah Rai karena susah berargumen, karena
bandara Ngurah Rai itu milik PT (Angkasa Pura). Oleh sebab itu, sebagai seorang ahli infrastruktur, menurut saya Pemda Bali harus punya investasi di bidang infrasrtuktur. Untuk Bandara baru di Buleleng, kalau Pemda juga tidak punya saham, maka masyarakat Buleleng dan Bali nanti juga hanya akan jadi penonton saja."
Ke depan, kata Ngurah, Pemkab Buleleng punya kesempatan untuk menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri dalam hal investasi, infrastruktur besar, dalam otoritas hingga konsesi.
"Pemda Buleleng nanti bisa punya itu semua, ini bisa bernilai ekonomis,"imbuhnya.
Salah seorang warga yang hadir dalam diskusi, Putra Astaman menyatakan, transportasi udara sangat penting bagi kemajuan Buleleng. Gagasan bandara baru di Bali utara akan membuat Buleleng unggul, sehingga akan menjadi lokomotif Pembangunan daerah Buleleng dan sekitarnya.
"Pembangunan bandara baru d Buleleng ini harus menjadi fokus perjuangan pembangunan Buleleng saat ini. Yang lainnya nanti mengikuti. Bandara akan menjadi lokomotif pembangunan Buleleng dan wilayah di sekitarnya".
Sementara Bupati Buleleng Agus Suradnyana menyatakan, untuk pembangunan bandara baru di Buleleng, pihaknya sudah pernah dijanjikan oleh Menteri Perhubungan jika bandara Buleleng sudah akan dimulai tahun ini.
"Dulu sudah dijanjikan Menteri, kalau bisa 2014 sudah ground breaking, semoga bisa didorong terus. Kini sudah mulai ada persamaan persepsi dengan Pemerintah Propinsi Bali, jika bandara baru Buleleng nanti akan dibangun di timur (Kubutambahan).
Agus Suradnyana menambahkan, banyak investor yang ingin membangun bandara baru di Buleleng, seperti investor dari India. Namun semuanya tidak bisa direalisasikan hingga saat ini.
Pembangunan bandara baru di Buleleng, kata Agus, hanya bisa dilakukan dengan dua konsep, yakni dibangun oleh BUMD Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng atau dibangun oleh pihak PT Angkasa Pura.
"Jika menunggu dibangun oleh PT Angkasa Pura, dengan berbagai pertimbungan keuangan dan perhitungan teknis, bandara baru di Buleleng baru mungkin akan mulai dibangun PT Angkasa Pura 4 hingga 5 tahun lagi. Jadi BUMD Bali bisa lebih cepat untuk itu (pembangunan bandara baru), apalagi nantinya pihak desa adat di sekitar bandara baru juga dibagi sahamnya karena ikut membantu penyediaan lahan," ujarnya.
